Pelantikan Kepala Daerah Serentak Kemungkinan Diundur antara 18-20 Februari

Jakarta, 01 Februari 2025 – Pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 kemungkinan besar akan mengalami penundaan dan dijadwalkan ulang antara 18 hingga 20 Februari 2025. Penundaan ini berkaitan dengan masih berlangsungnya proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelantikan bagi daerah yang sedang dalam proses sengketa akan dilaksanakan setelah keluarnya Putusan MK yang memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian sengketa Pilkada di MK saat ini tengah memasuki tahapan pemeriksaan pendahuluan yang berlangsung sejak 8 hingga 16 Januari 2025. Adapun tahap akhir Sidang Pengucapan Putusan Sengketa Pilkada dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 11 Maret 2025. Penentuan jadwal ini disesuaikan dengan tenggat waktu yang ditetapkan bagi MK dalam memutus perkara sengketa Pilkada.

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi memiliki batas waktu maksimal 45 hari kerja sejak permohonan sengketa diregistrasi untuk mengeluarkan putusan. Oleh karena itu, bagi daerah yang masih menghadapi sengketa, pelantikan kepala daerah baru akan dilakukan setelah putusan MK resmi dikeluarkan dan berkekuatan hukum tetap.

Keputusan penundaan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin proses demokrasi yang adil serta transparan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada Serentak 2024. Pemerintah pusat dan daerah akan terus memantau perkembangan proses hukum di MK guna memastikan pelantikan kepala daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.