Prabowo Teken Instruksi Percepatan Swasembada Pangan, Anggaran Disiapkan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Instruksi tersebut ditujukan kepada tujuh menteri serta para gubernur dan bupati/wali kota guna mempercepat realisasi swasembada pangan di Indonesia.

Dilihat dari dokumen Inpres di laman JDIH Setneg, regulasi ini diteken pada 30 Januari 2025. Ketujuh menteri yang menerima instruksi dari Presiden Prabowo meliputi:

1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan,
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
4. Menteri Pekerjaan Umum,
5. Menteri Pertanian,
6. Menteri Keuangan,
7. Menteri Dalam Negeri.

Selain para menteri, para gubernur serta bupati/wali kota juga diminta untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam implementasi inpres ini.

Fokus Utama Instruksi Presiden

Presiden Prabowo menginstruksikan semua pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah terkoordinasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam beberapa aspek utama:

1. Percepatan Pembangunan Jaringan Irigasi
   Melaksanakan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan. Hal ini mencakup pembangunan saluran, bangunan pelengkap seperti pintu air, tanggul, dam parit, sumur, embung, instalasi pompa/pipanisasi, jaringan distribusi, dan drainase.
2. Pembangunan dan Rehabilitasi di 14 Provinsi Prioritas
   Pemerintah akan memfokuskan percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 14 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Provinsi lain yang memerlukan peningkatan kinerja jaringan irigasi juga akan mendapat perhatian.
3. Perencanaan dan Penyediaan Anggaran
   Pemerintah akan merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan juga akan dilakukan secara ketat guna memastikan efektivitas program ini.
4. Mengatasi Hambatan dalam Implementasi
   Pemerintah pusat dan daerah akan berkoordinasi dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam proses percepatan pembangunan jaringan irigasi, termasuk permasalahan regulasi, teknis, dan pendanaan.

Dukungan Anggaran

Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam merealisasikan swasembada pangan, anggaran untuk inpres ini akan disiapkan dan dikelola oleh kementerian terkait. Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Dengan adanya inpres ini, diharapkan pembangunan infrastruktur irigasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif, sehingga mendukung peningkatan produksi pangan nasional serta mengurangi ketergantungan impor bahan pangan di masa mendatang.